Unit Transfusi Darah PMI DKI Raih ISO 9001

Warga ibu kota yang memerlukan bantuan darah dari Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta, tak perlu risau. Sebab sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengelola darah di unit transfusi darah (UTD) telah berstandar internasional. Buktinya, unit tersebut kini telah mengantongi sertifikat International Organization for Standardization (ISO) 9001:2008 dalam bidang pengelolaan dan pendistribusian darah.

Selain itu, alat-alat yang dipergunakan UTD PMI DKI Jakarta selalu dicek oleh sebuah lembaga independen internasioanal yang berpusat di Bangkok, Thailand. Setiap tahun selalu disurvei dan hasilnya selalu mendapat nilai excellent. "Sertifikat ini memotivasi kami untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memaksimalkan perawatan terhadap alat-alat transfusi guna didapat kualitas darah yang baik," ujar dr Yudiartini, Wakil Kepala UTD PMI DKI Jakarta, Rabu (13/1).

Ia menyebutkan, kebutuhan darah di Jakarta diperkirakan mencapai 420 ribu kantong per tahun. PMI DKI Jakarta mampu menyediakan hingga 600 ribu kantong per tahun. Jadi dengan sarana dan prasarana yang berstandar internasional, PMI DKI Jakarta terus meningkatkan kerja UTD agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. "Disamping alat, kami juga meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pendidikan serta mengikutsertakan pada seminar-seminar mengenai transfusi darah," katanya.

Menyangkut masih adanya komplain negatif tentang kinerja UTD PMI DKI Jakarta dalam melayani masyarakat, ia mengatakan, itu suatu hal yang biasa dan harus ditanggapi dengan bijaksana. Secara periodik PMI DKI Jakarta menyebarkan kuisioner terhadap masyarakat. Dari hasil kuisioner itu dijadikan masukan tentang apa yang diinginkan masyarakat. "Karena organisasi ini bersifat pelayanan, sudah tentu kita harus tahu yang diinginkan masyarakat," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung masih adanya keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai prosedur mendapatkan darah. Sehingga hal ini sering menjadi pemicu kesalahpahaman. Tak heran, jika akhirnya masyarakat yang kurang paham ini beranggapan bahwa PMI memperjualbelikan darah.

Padahal biaya yang dikenakan sebesar Rp 75 ribu per kantong merupakan biaya pengelolaan darah dari pendonor hingga siap digunakan. "Itu biaya pengelolaan bukan diperjualbelikan. Sementara untuk RS pemerintah Rp 200 ribu sesuai SK gubernur, sedangkan RS swasta merupakan biaya service cost," paparnya.

Di lain hal pihaknya juga akan meningkatkan sosialisasi berdonor darah kepada masyarakat luas, mengingat kebutuhan darah setiap tahun terus meningkat. Karenanya ia mengharapkan adanya pendonor darah sukarela dan lestari.